Gedung DPRD Jabar akan Memiliki Fasilitas Ramah Disabilitas dan Laktasi

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jabar Dr. Dodi Sukmayana, SE., MM. (Foto: Ist).

HARIANBERANTAS.CO - Gedung DPRD Jabar akan memiliki fasilitas ramah disabilitas dengan meningkatkan akses jalan dan pintu ramah disabilitas. Hal tersebut dikatakan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jabar Dr. Dodi Sukmayana, SE., MM. Dodi mengatakan sesuai persyaratan, pertama, bangunan gedung harus ramah disabilitas karena penyandang difable juga mempunyai hak yang sama dengan orang normal.
 
“Ini secara umum akan kita perbaiki, terkait dengan hak anak, hak menyusui, ruang bermain anak atau ruang penitipan anak juga,” ujarnya, Jumat (27/10/2023) di Bandung.
 
Dodi yang juga dosen UIN Bandung ini mengakui, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Diponegoro 27 Kota Bandung, sebelumnya dibangun tanpa memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas maupu difable.
 
''Gedung berlantai empat itu tidak menyediakan fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas untuk masuk atau menggunakannya. Tidak ada fasilitas bagi kaum penyandang difable. Tidak ada jalan untuk menggunakan kursi roda, bahkan kamar kecinya sekalipun tidak ada,” akunya.
 
Menurut dia, pihaknya akan menargetkan perbaikan gedung dengan membuat tangga masuk bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda di empat pintu masuk gedung. Lalu toilet di setiap lantai yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas.
 
Selain itu, Dodi mengatakan, pihaknya akan memperbaiki sejumlah ruangan seperti ruang penitipan anak dan ruang laktasi untuk menyusui jika terdapat ibu menyusui karena banyaknya pegawai perempuan.
 
''Kemudian kita juga tidak punya ruang penitipan anak. Itu yang prioritas yang mungkin bisa kita kerjakan tahun sekarang.” kata Dodi.
 
''Sebenarnya itu hanya untuk pembenahan interior saja ya, sekaaligus kita sempurnakan di 2024, karena waktunya juga sedikit. Kita sudah memulainya sekarang,” imbuhnya.
 
Lanjut Dodi, pembangunan gedung ini sebelumnya tidak didesain untuk difabel, kamar mandinya hanya kamar mandi biasa dan jika dibagi dua dikhawatirkan akan mengalami penyeempitan. Untuk itu, pihaknya sedang memikirkan solusinya, sekaligus akan menyiapkan kamar mandi bagi penyandang disabilitas.
 
''Jadi bisa ada pegangannya, mungkin klosetnya juga akan kita rubah sehingga ramah difabel sesuai dengan persyaratan pembangunan gedung,” ujarnya.
 
Dodi mengatakan, sebelumnya pihaknya telah menerima kuisioner tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di 8 are perubahan lingkungan kerja, salah satunya adalah setiap area lembaga publik harus menyediakan ruang bagi ibu-ibu yang sedang menyusui (laktasi) dan bagi ibu yang mempunyai anak kecil yang tidak dapat meninggalan pekerjaan.
 
''Mereka masih memerlukan perhatian, karena itu harus ada ruang penitipan anak. “Sehingga tidak mengganggu mekanisme kerja, sekaligus tidak melepaskan kewajiban sebagai seorang ibu,” tutupnya.(rp).