Iklan

Iklan

,

Iklan

Pansus IV meminta RPJP Jabar harus bersinergi dengan RPJP Nasional

Harian Berantas
Kamis, 16 Mei 2024, 10:04 WIB Last Updated 2024-05-16T14:06:30Z
Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Hidayat

HARIANBERANTAS.CO - Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan rencana pembangunan di Jabar harus sejalan dengan program pembangunan pemerintah pusat. Seperti dalam perencanaan Jabar menjadi salah satu provinsi termaju di tahun 2045.

Hal itu mengemuka saat kunjungan kerja konsultasi Pansus IV ke Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bina Bangda) dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Hidayat mengatakan substansi yang sangat penting terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, persiapannya harus menyeluruh dan sinergis dengan program gubernur terpilih sesuai dengan visi dan misinya ke depan

“Kami tangkap yaitu, pertama kendala yang menjadi headicap kita di menyusun RPJP Daerah itu adalah bagaimana agar RPJP Daerah ini selaras dengan RPJM Daerah yang nanti kedepan dirancang oleh Gubernur terpilih yang berdasarkan visi dan misi ketika Gubernur terpilih sedang berkampanye,” kata Ahmad Hidayat di Jakarta, Rabu (15/5/2024)

Ahmad melanjutkan, setelah berjalannya RPJP yang menjadi leading sektor, bermuara ke Bappenas secara teknokratis menyusun RPJM Daerah agar menjadi acuan bagi calon gubernur ke depan dalam merumuskan visi dan misinya.

“Sehingga ketika siapapun nanti Gubernur terpilih, perencanaan pembangunan tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan melalui RPJP Daerah dan RPJM Daerah secara teknokratis,” ujarnya.

Ada informasi yang menarik tambah Ahmad Hidayat, yang mendasari Jawa Barat dalam penyusunan RPJP nasional akan berbeda dengan DKI Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai bagian dari masa transisi. Maka ada dua hal yang mendasar, yakni RPJP Nasional dan perubahan status dari DKI menjadi DKJ.

Artinya bahkan di DKI saja tetangga itu belum sampai ke rahan legislatif untuk pembahasan Raperda RPJP Daerahnya, maka kami juga tidak ingin tergesa-gesa. Saya kira yang penting bagaimana caranya Jawa Barat bisa menyelesaikan Pansus RPJP Daerah ini secara maksimal,” pungkas Ahmad.*

Iklan