 |
| Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar Yomanius Untung. |
HARIANBERANTAS.CO - Komisi V DPRD Provinsi Jabar sepakat dengan wacana Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Menengah (Kemendikdasmen) RI yang akan mengembalikan Ujian Nasional (UN), dengan catatan UN bukan satu-satunya alat penentu kelulusan siswa dan seleksi penerimaan siswa baru. Akan tetapi, harus menjadi salah satu alat evaluasi atau pemetaan mutu kualitas pendidikan.
"Ya saya setuju UN dikembalikan, tetapi tujuannya harus menjadi alat evaluasi dan pemetaan kualitas pendidikan," kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar Yomanius Untung, di Kota Bandung, Kamis (7/11/2024).
Menurut Yomanius Untung, Penyelenggaraan UN tentu sangat baik untuk mengetahui atau sebagai tolok ukur kualitas dan kompetensi siswa dari seluruh daerah di Indonesia. Sehingga akan diketahui bagaimana ketimpangan mutu pendidikannya.
“Jadi nanti kita akan mengetahui dan jadi reverensi dalam membuat kebijakan di sektor pendidikan. Kita bakal mengetahui masalah kesenjangan seperti sarana dan prasarana hingga kualitas pendidikan,” paparnya.
Kemudian, jelas Yomanius, dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi untuk lebih menyikapi bagaimana ketimpangan mutu pendidikan itu bisa dikurangi, itu bisa diatasi kalau UN dilaksanakan untuk evaluasi dan pemetaan mutu pendidikan.
Menurutnya, UN masih relevan untuk mengukur atau sebagai alat evaluasi kualitas pendidikan di era modern saat ini. Meski begitu, perlu ada format baru atau penyempurnaan.
“UN ini materi ujiannya disiapkan secara nasional, dan di delivery ke semua daerah, ke semua satuan pendidikan dari satu sumber, tujuannya untuk melihat kemampuan peserta didik,” ungkapnya.
Terkait format UN seperti apa yang relevan untuk dilaksanakan, ia meyakini banyak pakar yang akan menyusun format UN yang terbaik. Namun, ia berpesan harus ada penyempurnaan dan harus bertujuan untuk memetakan dan sebagai acuan kebijakan pendidikan, keberagaman kualitas pendidikan di Indonesia.(wan)
